Penunjukan Burhanuddin Abdullah Harahap sebagai Ketua Tim Pakar Danantara telah memicu kontroversi, mengingat rekam jejaknya yang pernah terlibat dalam kasus korupsi. Burhanuddin, yang lahir di Garut, Jawa Barat, pada 10 Juli 1947, memiliki karier panjang di bidang ekonomi dan pemerintahan Indonesia.
Karier dan Latar Belakang
Sebelum terjerat kasus hukum, Burhanuddin menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk periode 2003-2006 dan 2006-2008. Kariernya dimulai sebagai staf di Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, dan kemudian berlanjut di berbagai posisi di Bank Indonesia.
Kasus Korupsi
Pada tahun 2008, Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar Rp100 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk membantu lima mantan pejabat BI yang menghadapi masalah hukum, penyelesaian kasus BLBI, serta amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp250 juta kepada Burhanuddin pada 29 Oktober 2008. Namun, pada tahun 2009, Mahkamah Agung mengurangi hukuman tersebut menjadi tiga tahun penjara.
Baca juga Pemalsuan Ribuan Akta Jual Beli (AJB) oleh Mantan Pegawai Kecamatan Cihampelas Bandung
Kontroversi Penunjukan sebagai Ketua Tim Pakar Danantara
Penunjukan Burhanuddin sebagai Ketua Tim Pakar Danantara menuai kritik dari berbagai pihak. Pegiat media sosial, John Sitorus, melalui akun X pribadinya, mengungkapkan bahwa Burhanuddin pernah dipenjara atas kasus korupsi dan mempertanyakan keputusan penunjukannya dalam posisi strategis tersebut. Selain itu, Burhanuddin juga diketahui pernah menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran sebagai dewan pakar pada Pilpres 2024 dan menjabat sebagai Komisaris Utama PLN sejak Juli 2024.
Kontroversi ini menyoroti pentingnya integritas dan rekam jejak bersih dalam penunjukan pejabat publik, terutama dalam posisi strategis yang berpengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
Happy Money, Happy People, Happy Home,
Ivan Olianto, QWP®
